Portal Berita Papua Barat

Ketua DPRPB: Saya Tidak Tahu Terkait Pengusulan Aspirasi Pengadaan Lahan Motor Prixe

0 163
Pengadaan Lahan Motor Prixe
Pengadaan Lahan Motor Prixe – Ketua DPRD PB Piters Kondjol
Manokwari, Papuabaratoke.com – Pengadaan Lahan Motor Prixe.  Ketua DPR Papua Barat (DPR PB) Pieters Kondjol mengaku tidak mengetahui pasti soal pengusulan dan pembahasan penganggaran Lahan Sirkuit Motor Grand Prixe seluas 8 hektar di SP 6 Kampug Bowi Subur, Distrik Masni Kabupaten Manokwari.

“Saya tidak tau jika ada pembahasan pengusulan masuknya aspirasi pengadaan lahan ini, mungkin diluar ini. Saya juga tidak ikuti dengan baik. Intinya itu bisa saja terjadi diluar kompromi-kompromi kedewanan. Kalau ada mengarah kesitu silahkan dikroscek kembali,” ujar Kondjol, Jumat (2/3/2018).

Kini, program dan kegiatan pengadaan lahan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat tersandung kasus dan dalam proses hukum.
Dan kasus ini melibatkan mantan Kepala Biro Elisa Sroyer sebagai terdakwa. “Mungkin asal muasalnya dari pengusulan alat kedewanan,” kata Kondjol.

Fakta persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Manokwari muncul nama salah seorang anggota Komisi A DPR PB Rudi Timisela. Nama yang bersangkutan digadang-gadangkan dibalik program dan kegiatan pengadaan lahan motor grand prixe tersebut.

Kasus dugaan korupsi ini merugikan keuangan negara mencapai Rp2 miliar dari total angaran 2 miliar 950 juta rupiah. Hal ini terkuat berdasarkan keterangan terdakwa Elisa Sroyer.
“Anggota dewan, jika ada yang tersangkut penegak hukum proses dan jangan ditutup-tutupi. Saya sebagai pimpinan dewan tidak akan melindungi, memproteksi dan mengintervensi, justru salah silahkan ditindak,” tandas Kondjol.

Dalam fakta persidangan lainnya, Sekretaris TAPD Ishak Halattu dihadirkan oleh JPU, Rabu (21/2/2018) lalu, membeberkan anggaran pengadaan lahan motor prixe sebesar Rp2,2 miliar.

Meski demikian, membengkak menjadi Rp2.950 miliar. Ishak juga mengakui tidak mengetahui soal pembekakan pengadaan harga tanah untuk persiapan PON 2020, Papua. Ketidaktahuan Ishak ini dengan alasan, bahwa dirinya telah menjalankan tugas sebagai karetaker Bupati Teluk Bintuni pada 2015.
Tahapan pengusulan program, terang Kondjol, secara administratif harus melalui musrembang.

Dan adanya persetujuan forum SKPD atau eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dengan demikian, kata dia, dalam ruang itulah setiap anggota dewan atau setiap komisi diberikan kesempatan memaparkan program usulan yang disebut dengan program aspirasi – sebelum ditetapkan dalam sidang musrembang.

Pengadaan Lahan Motor Prixe
Pengadaan Lahan Motor Prixe – Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Filep Wamafma, SH., M.Hum.(Foto: Hanas Warpur/PBOKe)

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari Filep Wamafma dikonfirmasi menegaskan pengakuan (terdakwa) Elisa sroyer diharapkan mampu menjadi ‘jalan masuk’ bagi pihak penegak hukum untuk menuntaskan kasus pengadaan lahan motor grand prixe.

Yang mana telah menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara. Sehingga dapat dibuka dalam fakta persidangan, juga kepada publik. “Perlu direkonstruksi kasus tersebut agar siapapun dia yang terlibat wajib diproses,” tegas Filep.

Dengan mengutip kata bijak “Siapa yang bermain api akan terbakar”, Filep menyatakan sudah mengetahui dari awal kasus ini. Untuk itu, dia berharap proses hukum yang berjalan harus mencerminkan keadilan dan integritas aparat penegak hukum.

“Kami ingin lihat sejauh mana pihak penegak hukum melaksanakan tugas negara, pihak yang paling bertanggung jawab di hadapan hukum bukan hanya pak Sroyer,” ungkapnya.
Ditambahkan, penegak hukum mesti bisa mengusut sumber dana pengadaan lahan motor grand prixe. “Kasus ini ada kaitan dengan alokasi dana untuk sebuah perguruan tinggi dan lembaga adat yang diduga dicaplok untuk kepentingan lain yang saat ini sudah terbuka di pengadilan,” beber Filep.

Penulis : Adrian Kairupan
Editor : Razid Fatahuddin
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com