Portal Berita Papua Barat

Merasionalkan Anggaran, Banggar Soroti Alokasi Dana Otsus 90 : 10

0 29
Alokasi Dana Otsus
Alokasi Dana Otsus – Wakil Ketua DPR PB, Ranley Mansawan.(Foto: Razid/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Alokasi Dana Otsus. Badan Anggaran DPR Papua Barat (DPR PB) merasionalkan pagu anggaran APBD 2018 yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi. Banggar menyoroti terhadap pembiayaan daerah khususnya transfer dana Otsus.

Wakil Ketua DPR PB, Ranley Mansawan mengatakan, banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah bersama-sama mengkaji dan mendalami pagu anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 senilai Rp7,3 triliun lebih.
“Pagu APBD 2018 senilai Rp7,3 triliun ini untuk membiayai apa saja. Sekda selaku ketua TAPD sudah menanggapi sorotan banggar. Transfer dana otonomi khusus 90 : 10 persen ini mendapat sorotan anggota dewan,” kata Ranley, Kamis (14/12/2017).

Kata Ranley, pengelolaan dana otonomi khusus dengan prosentasi 90 persen dikelola oleh kabupaten/kota, dan 10 persen dikelola di tingkat provinsi merupakan kebijakan gubernur dan wakil gubernur, yang telah dituangkan di dalam visi dan misi.
“TAPD sudah sampaikan, pengelolaan dana otsus 90 : 10 ini dilaksanakan berdasarkan kebijakan gubernur, pemerintah daerah akan menunggu pengesahan peraturan daerah khusus sebagai acuan pengelolaan dana otsus dengan prosentasi tersebut,” ujar dia.

Selain itu, lanjut Ranley, banggar juga menyoroti pembiayaan rutin birokrasi karena adanya penambahan jumlah pegawai provinsi Papua Barat sebanyak 2.000 orang. “Makanya pembiayaan semakin tinggi karena beban gaji pegawai cukup tinggi,” ucapnya.
Menurutnya, banggar telah mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat. Sehingga, pagu anggaran di setiap OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perlu mendapat perhatian lebih.

Alokasi Dana Otsus
Ketua DPR PB, Pieters Kondjol saat menerima Rancangan KUA dan PPAS RAPBD 2018 yang diserahkan langsung Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani.(Foto: Razid/PBOKe)

“Masyarakat sangat membutuhan pelayanan di bidang infrastruktur dasar, seperti perumahan, air bersih, dan lainnya. Rasionalisasi anggaran ini akan didalami di tingkatan komisi. Pagu anggaran ini masih bersifat rancangan sehingga masih bisa diubah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat mengajukan pagu anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018 sebesar 7,334 triliun lebih.
Di mana, estimasi total belanja mencapai 7,435 triliun lebih. Estimasi pendapatan dan belanja dalam RAPBD 2018 tersebut, disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani ketika membacakan pidato pengantar penjelasan gubernur tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara RAPBD 2018 dalam rapat paripurna DPR Papua Barat masa sidang ketiga, Selasa lalu.

Pemerintah mengklaim, pendapatan 2018 diprediksi naik sebesar 0,51 persen jika dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2017. Di sisi lain, pemerintah juga mengklaim total belanja secara keseluruhan diestimasikan menurun sebesar 7,05 persen jika dibandingkan dengan total belanja tahun anggaran 2017.

Adapun struktur RAPBD 2018 sebagai berikut : rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain yang saha Rp7,334,907 triliun lebih. Terdiri dari PAD sebesar Rp441,996,042 miliar lebih, dana perimbangan Rp2,883,973 triliun lebih. Ditambah, pendapatan lain-lain yang saha senilai Rp4,008,937 triliun lebih.

Sementara rencana belanja mencapai Rp7,435,851 triliun lebih. Terdiri dari belanja tidak langsung senilai Rp4,261,756 triliun lebih dan belanja langsung sebesar Rp3,174, 095 triliun lebih.
Sedang kan, SiLPA tahun anggaran 2017 diperkirakan mencapai Rp350,944,745 miliar lebih, dan ditambah penyertaan modal pemerintah sebesar Rp250 miliar. “Diharapkan, visi dan misi gubernur dan wakil gubernur ini sudah bisa tergambarkan dalam pelaksanaan APBD 2018 nanti,” pungkasnya.

Penulis : Razid
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com