Portal Berita Papua Barat

Penerimaan Dan Laporan PPJ Tidak Sinkron

0 36
Penerimaan Dan Laporan PPJ Tidak Sinkron
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Manokwari, Romer Tapillatu (Photo : ARF/PBOke)
Manokwari, Papuabaratoke.comPenerimaan Dan Laporan PPJ Tidak Sinkron.  Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kabupaten Manokwari dilaporkan per Juli 2017 sebesar Rp2,4 miliar lebih. Kendati demikiaan, antara penerimaan dengan laporan PPJ dinilai tidak sinkron.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Manokwari, Romer Tapilatu, Senin (25/9/2017) mengatakan, penerimaan PAD yang bersumber dari PPJ perbulan berkisar 300 juta. Dengan demikian, penerimaan pajak tersebut dalam setahun idealnya Rp3,6 miliar.

“Data PLN per Juli adalah jumlah pelanggan listrik di Manokwari mencapai 44 ribu. Artinya, kalau sebulan 300 juta berarti dalam setahun penerimaan daerah sebesar 3 miliar lebih yang bersumber dari PPJ. Tapi dilaporkan hanya mencapai 2,4 miliar lebih, ini tidak sinkron,” ujarnya.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak yang wajib dibayar oleh pelanggan listrik PLN. Dimana hasil PPJ tersebut merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai daerah, termasuk pemasangan dan pemeliharaan serta pembayaran rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) sesuai kemampuan Pemerintah daerah. Besarnya PPJ ditetapkan berdasarkan kewenangan Pemda dan DPRD setempat. Yang diimplementasikan melalui Peraturan Daerah (Perda).

PPJ juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk pembiayaan pengembangan dan pembangunan daerah. Pemungutan PPJ dilakukan oleh PLN.
“Dalam sehari SLO (sertifikat layak operasi) dikeluarkan untuk pemasangan pelanggan baru adalah minimal 10-15. Intinya jumlah pelanggan meningkat berarti pendapatan pajak bertambah.

Selama ini, pengelolaan PPJ dipakai untuk apa, sejumlah ruas jalan masih gelap. Alasan apa? Kalau hanya perbaikan jaringan itu butuh biaya tak sebesar pasang jaringan baru. Jaringan sudah ada, kenapa masih gelap,” tandasnya.

Baca Juga:  Mahasiswa STPP Manokwari Kuliah di Lokasi Pendampingan/Pengawalan APBN-P 2017

Menurut Romer, penerimaan PPJ tiap bulan disetorkan PLN kepada Pemerintah Daerah. Besaran PPJ sesuai Perda adalah 3 persen. “Pemerintah daerah yang berhak menentukan titik-titik pemasangan lampu terkait penerangan jalan umum. Pengelolaan belum optimal, pemda sudah mau naikan PPJ menjadi 5 persen. Wacana ini tidak relevan dengan kondisi saat ini,” ujarnya lagi. (ARF/PBOke)

Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com