Manokwari, Papuabaratoke.com – RAPBD 2018. Pemerintah Provinsi Papua Barat menargetkan total pendapatan dalam RAPBD 2018 sebesar Rp7,316,830,694 triliun.
Sementara, estimasi total belanja lebih besar, yakni Rp7,817,775,273,611 triliun. Dengan demikian, penyusunan RAPBD ini menggunakan skema devisit. Sebab, APBD 2018 diasumsikan mengalami devisif mencapai Rp5 miliar lebih.
Di mana, tergambar dalam postur RAPBD, pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 423,919.542 miliar. Meliputi; Pajak Daerah Rp 279.424 miliar; Retribusi Daerah Rp1,622,250 miliar; Hasil Pengelolaan Keyakaan Daerah yang dipisahkan Rp36,916 miliar. Dan, lain-lain pendapatan yang sah Rp105,912,092 miliar.
Selain itu, Dana Perimbangan Rp2,883,973 triliun teridir dari : Bagi Hasil Pajak Rp 1 triliun; Dana Alokasi Umum Rp1,413,332,966 triliun; Dana Alokasi Khusus Rp452.640.709.000 miliar; Lain-lain pendapan yang sah Rp4.008.937.478.000.
Adapun total belanja Rp7,8 triliun lebih tersebut terbagi menjadi : Belanja Tidak Langsung Rp4,194,842,396,898 triliun. Meliputi : Belanja Pegawai Rp926.339.714.934 miliar; Belanja Hibah Rp504.315.497.800 miliar; Belanja Bantuan Sosial Rp88.052.500.00 miliar; Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa Rp703.000.000.000 miliar. Ditambah, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi / Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa Rp1.963.098.684.164 triliun, dan Belanja Tak Terduga Rp10 miliar.
Sedangkan Belanja Langsung Rp3.622.932.876.712 triliun. Terdiri dari Belanja Pegawai Rp227.359.955.000 miliar; Belanja Barang dan Jasa Rp1.719.445.464.819 triliun; Belanja Modal Rp1.676.127.456.893 triliun.
Di sisi lain, Pembiayaan sebesar Rp700.944.745.628 miliar. Terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah, yaitu SiLPA (selisih lebih perhitungan anggaran) Rp Rp700.944.745.628; Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp200 miliar.
Ketua DPR Papua Barat (DPRPB), Pieters Kondjol saat rapat paripurna penandatangan KUA dan PPAS, Selasa, menyebutkan pagu anggaran RAPBD 2018 sebesar Rp7,4 triliun.
Ini berbeda dengan apa yang disampaikan gubernur di dalam pidato pengantar nota keuangan RAPBD 2018 pada pembukaan sidang paripurna pembahasan RAPBD, Rabu siang, pagu anggaran adalah Rp7,3 triliun lebih. Dalam pidatonya, Gubernur Dominggus Mandacan mengatakan, landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) akan bertumpu pada realita permasalahan Provinsi Papua Barat, meliputi : Terbatasnya infrastruktur wilayah terutama infrastruktur transportasi sebagai akses ke kawasan terisolir, rendahnya SMD lokal, belum optimalnya pengurangan kemiskinan di wilayah terisolir.
Dan, belum optimalnya tata keloa pemerintahan yang baik dalam koridor otonomi khusus provinsi, belum meratanya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkesinambungan. Juga belum optimalnya pemihakan bagi orang asli Papua (afirmatif action), masih terdapat perbedaan dan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat, penerapan nilai adat, nilai hukum, dan peran pemerintah daerah serta tuntutan pembangunan dan wawasan kebangsaan dikuatirkan dapat menjadi pemicu lamannya proses pembangunan.
Termasuk besarnya harapan masyarakat akan perlunya pemberdayaan ekonomi daerah khususnya ekonomi rakyat ang bertumpu pada realita kondisi dan karakteristik sosioekonomi masyarakat. Serta terbatasnya infrastruktur daerah seperti jalan dan jembatan, kapasitas dan kualitas pelabuhan udara maupun laut sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
