Portal Berita Papua Barat

Raperda DBH Migas Tersendat Di Pemprov

0 15
Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Yan Anton Yoteni

Manokwari, Papuabaratoke.com – Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Yan Anton Yoteni, mengungkap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Dana Bagi Hasil Minyak Gas (DBH) Provinsi Papua Barat masih tertahan di Biro Hukum Setda Papua Barat.

“Raperda DBH Migas sudah final diserahkan kembali ke eksekutif dalam hal ini Biro Hukum setda Papua Barat. Persoalan bagi hasil menyebabkan Raperdasus ini tertahan,” ujarnya Minggu (13 Agustus 2017).

Raperda ini sebelumnya dibahas di DPR Papua Barat dan diserahkan ke Biro Hukum Setda Papua Barat untuk diberikan penomoran registrasi. Namun sampai sekarang belum jelas.

Baca Juga:  Kapan Perdasus DBH Migas Hadir ?

Menurut Yoteni, yang paling penting adalah membedakan antara Perdasus, Perdasi dan Pergub. Jika
Perdasi dibahas eksekutif dan legislatif, kemudian Perdasus dibahas DPR, eksekutif dan mendapat pertimbangan MRP Papua Barat.

Sementara, Perdasi untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua Barat sudah dibahas oleh DPR tinggal menunggu penetapan.(WHY/PBOke)

Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com