Manokwari, papuabaratoke.com – Perda BUMD Pengelola Gas. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat mengesahkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola gas.
Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Imanuel Yenu, mengatakan dokumen Perda sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah Papua Barat diharapkan menyiapkan proses rekrutan pejabat, termasuk karyawan yang akan menjalakan perusahaan daerah ini.
“Semua sudah diatur dalam Perda. Jika dibutuhkan, silahkan Gubernur menyiapkan Pergub yang akan mengatur secara teknis proses perekrutan,” ujarnya, Selasa (26/9/2017) di Gedung DPR PB Manokwari.
DPR PB tak ingin perusahaan baru ini memiliki nasib serupa dengan PT Papua Doberay Mandiri (Padoma). Untuk itu, rekruitmen harus berjalan baik dan mengedepankan kualitas serta profesinalitas.
“Kita punya pengalaman buruk dengan PT Padoma. BUMD yang akan dibentuk nanti harus lebih bagus, apalagi yang dikelola itu gas,” jabar Yenu.
Dikatakan lagi, daerah harus bersyukur BP Tangguh mengalokasikan Gas untuk pemerintah daerah. Gas tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan secara baik bagi kepentingan daerah.
Selain meningkatkan ketersediaan energi listrik, pengelolaan gas yang akan didistribusikan dari Teluk Bintuni juga diharapkan meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Butuh orang-orang profesional yang akan menjalankan BUMD ini. Dalam konsep bisnis, setiap usaha yang kita jalankan harus ada untung atau manfaat lebih yang kita rasakan,” pungkasnya. (*2/PBOke)
