Manokwari, Papuabaratoke.com – Penyerapan anggaran yang minim di Provinsi Papua Barat, dinilai merugikan masyarakat yang menantikan proses pembangunan.
“Masuk Triwulan ketiga, tetapi penyerapan anggaran kurang lebih 30 persen. Tentu perlu mendapat perhatian dari kepala daerah,” ujar Anggota DPR Papua Barat, Jhon Dimara, Jumat (10 Agustus 2017).
Menurutnya, pemerintahan yang baru berjalan dibawah kepemimpinan Dominggus dan Lakotani, harus menunjukan bukti yang benar-benar membuat masyarakat merasa nyaman.
Politisi Hanura ini menilai pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap minimnya penyerapan anggaran tersebut. Jika tidak, bisa berdampak pada program pembangunan yang sudah dijadwalkan.
“Harusnya program yang bisa dilaksanakan, jangan ditunda lagi. Tidak perlu menunggu sampai akhir tahun baru dikebut. Jika demikian, kualitas program akan tidak maksimal,” bebernya. (WHY/PBOke)
