Wasior, Papuabaratoke.com – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016, resmi diserahkan kepada DPRD.
Bupati Teluk Wondama, Bernadus A. Imburi, menyerahkan langsung materi Raperda kepada Ketua DPRD Kuro MR. Matani, dalam Rapat Paripurna diruang rapat utama gedung DPRD di Isei, Jumat (18 Agustus 2017).
Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD merupakan kewajiban seorang kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 298 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam pidatonya, Bupati tidak menyinggung isi Raperda, namun justru mengajak seluruh anggota dewan mewujudnyatakan pesan dari tema HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-72 yakni ‘Kerja Bersama, Bersama Kerja’.
“Maka mari kita kerja bersama untuk kebaikan rakyat kita di daerah ini,” beber Imburi dalam rapat paripurna yang dihadiri 16 anggota dewan dari total 20 anggota.
Sementara itu Ketua DPRD menyatakan, pihaknya akan menyandingkan materi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016 yang diserahkan bupati dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI.
Dia meminta seluruh fraksi mempelajari dengan seksama materi Raperda yang telah disampaikan untuk selanjutnya dibuatkan rekomendasi atau catatan kritis yang dianggap penting untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah.
“Nanti DPRD berhak meminta bupati untuk menegur, memperingati atau mengevaluasi SKPD sesuai temuan BPK,” ujar Kuro. (VIO/PBOke)
